Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Seiring dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional, sejak tahun 2020 LPDB-KUMKM memfokuskan penyaluran pinjaman dan pembiayaannya hanya kepada koperasi, sebagai wujud penguatan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Kemudian, pada tahun 2025, LPDB-KUMKM berganti nama menjadi LPDB Koperasi, yang menegaskan arah baru lembaga ini sebagai mitra strategis dalam pengembangan dan penguatan koperasi di Indonesia.

Selain menjalankan fungsi utama pengelolaan dana bergulir, LPDB Koperasi juga turut mendukung program pemerintah “Koperasi Desa Merah Putih” sebagai langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat permodalan koperasi di tingkat desa, serta mendorong pemerataan ekonomi dan kemandirian masyarakat melalui penguatan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.