JAKARTA – Dalam ajang pertemuan para Cendikiawan Muslim di acara Ramadan Leadership ICMI 2026, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan pentingnya transformasi koperasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas pangsa pasar halal Indonesia yang dinilai belum signifikan di tingkat global.
Di hadapan peserta yang sebagian besar merupakan kalangan intelektual dan profesional muslim, Deva menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 140 juta generasi muda dari kalangan milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha yang akan menjadi penentu arah ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk social engineering untuk mengubah stratifikasi sosial dan memutar kembali arus ekonomi dari yang terpusat di kota menjadi berbasis desa. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi secara modern,” ujar Deva.
Menurutnya, tantangan terbesar koperasi hari ini adalah regenerasi dan modernisasi. Data menunjukkan rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia mencapai 55 tahun, dengan dominasi koperasi simpan pinjam. Kondisi ini menandakan perlunya reposisi koperasi agar lebih relevan dengan generasi produktif dan sektor riil.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi pada tahun 2026 mengelola dana bergulir sebesar Rp2,1 triliun. Kebijakan strategis pun diarahkan untuk mengubah komposisi pembiayaan: dari sebelumnya 85 persen untuk koperasi simpan pinjam, kini menjadi 80–85 persen difokuskan pada koperasi sektor produksi.
“Ini adalah keberpihakan negara agar koperasi tumbuh setara dengan swasta dan BUMN. Ada 14 sektor ekonomi prioritas mulai dari pertanian, perikanan, perumahan, hingga sektor strategis lainnya yang kami dorong,” jelasnya.
Dalam konteks ekonomi syariah, Deva menyoroti ironi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun pangsa pasar halal globalnya masih tertinggal dibandingkan negara seperti Malaysia. Padahal potensi pasar halal dunia terus tumbuh signifikan, mulai dari makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, hingga industri halal berbasis teknologi.
LPDB Koperasi sendiri dalam mendukung ekonomi syariah melalui koperasi memiliki dua skema pembiayaan, yakni konvensional dan syariah. Saat ini, porsi pembiayaan syariah baru berada di kisaran 30 persen. Ke depan, LPDB mendorong peningkatan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor produksi dan industri halal.
“Kita harus menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama penguatan ekosistem halal nasional. Kemitraan strategis sangat penting, termasuk dengan ICMI dan berbagai lembaga sertifikasi halal,” tegasnya.
Ia mencontohkan kolaborasi yang dijajaki dengan LPPOM MUI di bawah Majelis Ulama Indonesia, di mana koperasi karyawan dapat mengakses pembiayaan LPDB untuk memperkuat aset dan modal kerja, sehingga memperbesar dampak ekonomi umat.
Dari sisi tata kelola, LPDB Koperasi terus melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan good governance, akselerasi digitalisasi, pengembangan SDM berbasis kompetensi, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses analisis proposal pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana APBN yang dikelola tetap aman, akuntabel, dan produktif.
Sejak berdiri pada 2008, total penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi telah mencapai Rp21 triliun. Dengan prinsip tiga sukses sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian LPDB menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus prudent karena bersumber dari APBN dan memiliki konsekuensi hukum.
“Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Namun untuk bangkit, koperasi harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Jika kita ingin menguasai pasar halal global, maka koperasi harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” pungkas Deva.
Melalui momentum Ramadan dan sinergi bersama ICMI, LPDB Koperasi mengajak lahirnya koperasi-koperasi baru berbasis komunitas intelektual dan generasi produktif, sebagai fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Jakarta, 26 Februari 2026
Humas LPDB
www.lpdb.go.id
